Australia Tidak Akan Mundur Lawan Facebook

Canberra, IDN Time – Perseteruan antara Australia dengan BigTech milik Mark Zuckerberg, Facebook, masih terus berlanjut. Saat Facebook melakukan pemblokiran terhadap outlet berita dan larangan pengguna untuk berbagi berita, langkah tersebut dianggap oleh pemerintah Australia sebagai serangan yang menekan.Namun pemerintah Australia mengatakan tidak akan mundur. Mereka tidak akan mengubah undang-undang untuk “memaksa” raksasa BigTech seperti Google dan Facebook membayar outlet penerbit berita Australia.Google awalnya juga menentang undang-undang kode media tapi akhirnya telah bersepakat untuk membayar outlet berita andalan seperti News Corp milik Robert Murdoch. Selain itu, Google juga telah sepakat dengan beberapa outlet berita yang lebih kecil lainnya pada minggu lalu.1. Tidak akan ada amandemen lebih lanjutSimon Birmingham (kedua dari kiri), Menteri Keuangan Australia. (Instagram.com/senator_birmo) Facebook dan Google telah memprotes rencana pemerintah Australia “memaksa” mereka untuk membayar berita bagi penerbit outlet berita. Namun Google sudah bisa bersepakat. Kini tinggal Facebook yang masih menentang undang-undang tersebut. Rencananya, Zuckerberg, telah menyusun proposal amandemen (perubahan UU) kepada pemerintah Australia namun isinya tidak diungkap ke publik.Meski begitu, Australia mengatakan tidak akan mundur dari rencana awal. Anggota parlemen senior Australia mengatakan tidak akan ada amandemen lebih lanjut tentang undang-undang kode media.Melansir dari kantor berita Reuters, Simon Birmingham, Menteri Keuangan negara tersebut, juga mengatakan bahwa undang-undang akan disahkan sebagaimana adanya. Ia menganggap undang-undang yang akan disahkan “memenuhi keseimbangan yang tepat.”Dalam undang-undang kode media Australia yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, menyatakan bahwa “konten berita yang dibuat di Australia oleh organisasi berita yang dibuat di Australia dapat dan harus dibayar dan dilakukan dengan cara adil dan sah.”2. Australia menarik iklan di FacebookGreg Hunt, Menteri Kesehatan Australia. (Instagram.com/greghuntmp) Perselisihan sengit antara Australia dengan Facebook semakin menjadi ketika pada hari Kamis (18/2) semua outlet berita Australia di platform media sosial itu diblokir. Mereka tidak lagi bisa menampilkan berita di halamannya.Publik Australia juga tak lagi dapat membaca berita di laman Facebook. Para pengguna di negara tersebut serta-merta dilarang untuk memposting berita atau pranala dari outlet berita yang ada di Australia. Bahkan pengguna juga tidak dapat membaca berita internasional lewat platform itu di Australia. Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor’s picks Dengan perselisihan yang belum kunjung menemukan titik akhir itu, Australia semakin bertindak lebih keras. Selain mereka mengatakan tidak akan ada perubahan dalam undang-undang yang akan disahkan, pemerintah juga menarik iklan dari platform itu.Menteri Kesehatan Australia, Greg Hunt, melansir dari laman National Post, “Dalam pengawasan saya, sampai masalah ini diselesaikan, tidak akan ada iklan di Facebook,” katanya. Australia mulai melakukan kampanye vaksinasi virus corona dan akan mengeluarkan banyak biaya iklan.Departemen kesehatan tetap akan memberikan iklan secara daring untuk promosi suksesnya kampanye vaksinasi. Tapi mereka tidak akan memberikannya ke Facebook. Pada hari Sabtu (20/2), PM Scott Morrison mengatakan bahwa Facebook bersedia kembali berunding dan “mau berteman lagi dengan Australia”. Namun hingga kini belum jelas kapan perundingan dilakukan dan bagaimana hasilnya. Baca Juga: Skandal Pelecehan Seksual Parlemen, PM Australia Dukung Korban 3. Kode baru untuk mengatasi informasi salah atau palsu di dunia digitalIlustrasi berita palsu. (Pexels.com/Joshua Miranda)Digital Industry Group (DIGI) telah meluncurkan sebuah kode praktik baru untuk mengatasi masalah sebaran informasi hoaks atau palsu. Penandatanganan kesepakatan dilakukan secara sukarela oleh perusahaan digital.Mereka yang telah ikut ambil bagian adalah raksasa seperti Google, Redbubble, TikTok, Facebook, Twitter juga Microsoft. Dengan penandatanganan itu, pemilik platform berkomitmen untuk mengurangi penyebaran disinformasi dan misinformasi daring.Melansir dari laman The Guardian, di bawah kode baru tersebut, pemilik platform akan diminta menghapus informasi yang salah dan disinformasi. Selain itu, pemilik platform harus berani menangguhkan akun, memberi label konten yang menyesatkan, mendemonstrasikan kesalahan informasi, serta melakukan peninjauan terkait misinformasi dan disinformasi.Paul Fletcher, Menteri Komunikasi Australia menjelaskan bahwa pemerintah Australia akan melihat perkembangan lewat kode praktik yang ditandatangani secara sukarela itu. Dia mengatakan pemerintah memantau sebarapa efektif hal tersebut dalam memberikan perlindungan yang serius terhadap penyebaran misinformasi dan disinformasi.Namun kode baru DIGI mendapatkan kritikan keras dari Reset Australia, sebuah organisasi yang sering melobi perusahaan raksasa ketika ada ancaman terhadap demokrasi. Direktur Reset Australia, Chris Cooper, menyebut kode baru itu “Kode praktik yang pincang, tidak bergigi, dan tidak ada gunanya serta tidak tahu malu.”Ia berpendapat bahwa kode praktik baru yang ditandatangani secara sukarela, tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap masifnya informasi yang salah dan bahkan hoaks atau keliru yang telah mengacaukan dunia digital saat ini. Baca Juga: Facebook Sepakat Musyawarah dengan Australia 

StikerWA Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis.
Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.