Benarkah Facebook Berpolitik di India?

Jakarta, CNBC Indonesia – Politisi India buka suara mengenai pemberitaan media bahwa kebijakan konten Facebook Inc. mendukung partai Perdana Menteri Narendra Modi.Anggota parlemen kubu Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) menuduh raksasa media sosial itu menyensor suara-suara nasionalis, setelah Kongres dari kubu oposisi menyita laporan Wall Street Journal untuk mencari penyelidikan parlemen atas dugaan hubungan karyawan Facebook dengan partai yang berkuasa.Facebook sudah menjadi “platform yang condong ke Kongres Kiri,” kata anggota parlemen BJP dan mantan menteri Rajyavardhan Singh Rathore, sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (17/8/20).”Badai dalam cangkir teh ini hanyalah latihan untuk menjelajah Facebook karena ‘membiarkan’ pendapat tertentu ada,” tulis Rathore dalam sebuah kolom di surat kabar Indian Express.”Ada contoh dari eksekutif Facebook saat ini dan mantan eksekutif yang memiliki hubungan dengan pemerintah sebelumnya dan partai oposisi, dan beberapa dari mereka juga secara terbuka mengkritik perdana menteri. Menuduh mereka pro-BJP itu menggelikan.”
Tejasvi StikerWA, anggota parlemen BJP lainnya dan anggota komite parlemen untuk teknologi informasi, mengatakan banyak orang telah mengeluh kepadanya bahwa Facebook “secara tidak adil menyensor banyak suara nasionalis, pro-India atau pro-Hindu”, dan bahwa dia akan mengambil alih masalah dengan otoritas terkait.Pada Minggu (16/8/2020), partai Kongres mengatakan di Twitter, “Jutaan orang India dikendalikan dan dimanipulasi oleh BJP melalui Facebook,” dan layanan aplikasi perpesanan populernya, WhatsApp.Laporan WSJ mengatakan eksekutif tertinggi kebijakan publik Facebook di India, Ankhi Das, telah menentang penerapan aturan ujaran kebencian kepada anggota partai Modi dan setidaknya tiga individu dan kelompok nasionalis Hindu lainnya “ditandai secara internal karena mempromosikan atau berpartisipasi dalam kekerasan” .Facebook, yang memiliki lebih dari 300 juta pengguna di India, pada Senin merujuk pada pernyataan akhir pekan yang mengatakan melarang ujaran kebencian terlepas dari posisi politik seseorang, tetapi mengakui, “Masih banyak yang harus dilakukan.”[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)