Bermunculan Aksi Unilateral, Facebook Lobi Tarif Pajak Irlandia

“Apakah pembayaran pajak penjualan digital nasional di beberapa yurisdiksi melalui anak perusahaan Irlandia-nya dapat diimbangi dengan pajak Irlandia?” demikian pertanyaan dari salah satu pejabat Facebook tersebut, menurut risalah pertemuan dengan Donohoe, seperti dikutip pada Selasa (4/6/2019).
Baca Juga:

G20 Bakal Sahkan Program Kerja untuk Capai Konsensus Pajak Digital

Sudah banyak diketahui bahwa argumentasi dalam kasus-kasus seperti itu yakni terkait dengan pemajakan berganda. Perusahaan tidak boleh dikenakan pajak dua kali atas layanan yang sama di dua yurisdiksi yang berbeda.

Bagaimanapun, beberapa negara – seperti Prancis dan Austria – mendorong maju dengan aksi unilateral setelah proposal pengenaan pajak 3% atas pendapatan digital tertentu – yang diusung di tingkat Komisi Eropa – terhambat.  

Langkah unilateral dijalankan sebagai respons atas kritik internasional terkait rendahnya tingkat pajak yang dibayarkan oleh banyak perusahaan multinasional besar. Dalam proposal Komisi Eropa, pajak dibayarkan di negara pengguna teknologi, bukan tempat kantor pusat perusahaan berada.
Baca Juga:

G20 Bakal Bahas Kebijakan Pajak Raksasa Digital

Dengan memungut pajak di pasar-pasar besar, ada risiko pemangkasan laba yang dinyatakan di Irlandia. Initial Revenuemengestimasi proposal Uni Eropa bisa melan biaya 160 juta euro per tahun karena sejumlah perusahaan teknologi multinasional memiliki kantor pusat di Dublin.

Komentar Facebook kepada Menteri Keuangan menunjukkan bahwa mereka percaya pajak yang lebih rendah di Irlandia juga telah memantik keputusan sepihak oleh negara-negara Uni Eropa lainnya untuk terus maju dan mengenakan pajak di wilayah hukum mereka.

Karena pajak penjualan digital dikenakan berdasarkan pada pendapatan – bukan laba – tidak ada preseden yang jelas tentang bagaimana tepatnya pajak itu akan beroperasi. Selain itu, arti pajak di yurisdiksi lain juga menjadi pertanyaan.
Baca Juga:

Negara Ini Tolak Skema Pajak Minimum Usulan OECD

Facebook menolak untuk berkomentar terkait pertemuan dengan Donohoe tersebut. Seperti dilansir Irish Times, mantan Pemimpin Demokrat Liberal Nick Clegg, Kepala Pejabat Keuangan Dave Wehner, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Irlandia Niamh Sweeney juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. (kaw)

“Apakah pembayaran pajak penjualan digital nasional di beberapa yurisdiksi melalui anak perusahaan Irlandia-nya dapat diimbangi dengan pajak Irlandia?” demikian pertanyaan dari salah satu pejabat Facebook tersebut, menurut risalah pertemuan dengan Donohoe, seperti dikutip pada Selasa (4/6/2019).
Baca Juga:

G20 Bakal Sahkan Program Kerja untuk Capai Konsensus Pajak Digital

Sudah banyak diketahui bahwa argumentasi dalam kasus-kasus seperti itu yakni terkait dengan pemajakan berganda. Perusahaan tidak boleh dikenakan pajak dua kali atas layanan yang sama di dua yurisdiksi yang berbeda.

Bagaimanapun, beberapa negara – seperti Prancis dan Austria – mendorong maju dengan aksi unilateral setelah proposal pengenaan pajak 3% atas pendapatan digital tertentu – yang diusung di tingkat Komisi Eropa – terhambat.  

Langkah unilateral dijalankan sebagai respons atas kritik internasional terkait rendahnya tingkat pajak yang dibayarkan oleh banyak perusahaan multinasional besar. Dalam proposal Komisi Eropa, pajak dibayarkan di negara pengguna teknologi, bukan tempat kantor pusat perusahaan berada.
Baca Juga:

G20 Bakal Bahas Kebijakan Pajak Raksasa Digital

Dengan memungut pajak di pasar-pasar besar, ada risiko pemangkasan laba yang dinyatakan di Irlandia. Initial Revenuemengestimasi proposal Uni Eropa bisa melan biaya 160 juta euro per tahun karena sejumlah perusahaan teknologi multinasional memiliki kantor pusat di Dublin.

Komentar Facebook kepada Menteri Keuangan menunjukkan bahwa mereka percaya pajak yang lebih rendah di Irlandia juga telah memantik keputusan sepihak oleh negara-negara Uni Eropa lainnya untuk terus maju dan mengenakan pajak di wilayah hukum mereka.

Karena pajak penjualan digital dikenakan berdasarkan pada pendapatan – bukan laba – tidak ada preseden yang jelas tentang bagaimana tepatnya pajak itu akan beroperasi. Selain itu, arti pajak di yurisdiksi lain juga menjadi pertanyaan.
Baca Juga:

Negara Ini Tolak Skema Pajak Minimum Usulan OECD

Facebook menolak untuk berkomentar terkait pertemuan dengan Donohoe tersebut. Seperti dilansir Irish Times, mantan Pemimpin Demokrat Liberal Nick Clegg, Kepala Pejabat Keuangan Dave Wehner, dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Irlandia Niamh Sweeney juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. (kaw)