BI Tegaskan WhatsApp Harus Tunduk Aturan Keuangan RI

Jakarta, StikerWA Indonesia — Bank Indonesia (BI) menegaskan seluruh pelaku usaha asing yang ingin penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia.Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menanggapi isu yang berkembang terkait rencana WhatsApp, aplikasi pesan instan milik Facebook Inc. untuk mengoperasikan layanan pembayaran elektronik (mobile payment) di Indonesia.”WhatsApp itu pelaku asing, semua pelaku asing apapun namanya harus tunduk di Indonesia, baik QRIS (QR Indonesia Standar) atau layanan lain,” ujar Perry di Jakarta, Kamis (22/8). Jika ingin menyediakan layanan pembayaran elektronik, menurut dia, maka WhatsApp harus mengadopsi sistem di indonesia. Salah satunya, melakukan kolaborasi dengan pelaku dalam negeri, baik dalam kontrak bisnis maupun penanaman modal asing
“Sudah kami tegaskan bahwa QRIS satu-satunya QR yang berlaku di Indonesia dan kami berikan waktu enam bulan untuk lakukan penyesuaian, siapapun yang bertaransaksi di Indonesia harus tunduk menggunakan QRIS, baik domestik maupun asing,”tegas Perry.Perry mengungkapkan bank sentral sudah berbicara dengan asosiasi sistem pembayaran dan asosiasi fintech terkait kebijakan yang berlaku saat ini. Menurut dia, para pelaku usaha mengaku akan mempercepat implementasi aturan.Deputi Gubernur BI Sugeng memastikan WhatsApp belum mengajukan izin untuk menerapkan pembayaran elektronik di Indonesia. “Belum ada pengajuan izin ke BI,” sebutnya.
Selama ini, papar dia, kelemahan perusahaan yang ingin mengoperasikan layanan pembayaran elektronik ialah tak dapat memenuhi syarat administrasi dokumen. “Dari yang mengajukan izin, kelemahannya pemenuhan dokumen. Kami akan cek ini penting jangan sampai payment system lemah,” tuturnya.Sebelumnya, layanan pesan instan milik Facebook Inc disebut sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan pembayaran digital di Indonesia untuk menawarkan layanan transaksi mobile payment. [Gambas:Video StikerWA]Menurut sumber yang dikutip dari Reuters, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan kinerja sektor perdagangan elektronik (e-commerce) yang tumbuh melesat saat ini. Indonesia berpotensi menjadi negara kedua di dunia yang menggunakan layanan mobile payment WhatsApp. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki lebih dari 260 juta jiwa. Terbukti, Indonesia menjadi salah satu dari lima pasar teratas dunia untuk WhatsApp, dengan lebih dari 100 juta pengguna. (glh/lav)