Data LKPJ Amburadul, Bambang Sebut Sekdakot Manado Paling Bertanggung Jawab – Manado Line

Anggota DPRD Kota Manado, Bambang Hermawan. (Foto:istiemwa)

MANADO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Manado DR. GS Vicky Lumentut untuk tahun anggaran 2020, kembali menyoal berbagai hal yang disodorkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Kali ini, komentar tajam dilontarkan personil Pansus Bambang Hermawan yang dialamatkan untuk Sekertaris Daerah Kota (Sekdakota) Manado, Micler Lackat.

Menurut Bambang, Sekdakot selaku Ketua TAPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas amburadulnya data LKPJ yang disajikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejak awal pembahasan semua data sudah tidak sinkron. Mulai dari apa yang disampaikan Walikota Manado saat paripurna yang angka-angkanya sudah berbeda dengan buku LKPJ, ditambah lagi dengan perbedaan angka yang disodorkan oleh tiap OPD. Bahkan tidak sinkron antara data OPD dan transferan anggaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Sekot adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semuanya. Makanya Pansus mendesak Sekdakot harus selalu hadir dalam pembahasan, apalagi sekot adalah ketua TAPD. Ketidakhadiran Sekdakot sangat menghambat perjalanan pembahasan LKPJ,” ujar Bambang yang juga Sekertaris Fraksi PAN.

Pantauan media ini, beberapa OPD yang hadir dalam pembahasan seperti Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selalu saja membawa data jumlah anggaran yang berbeda dengan buku LKPJ.

Anehnya juga, dalam pembahasan tersebut, Kapala Badan Ketahanan Pangan di depan Pansus dan TAPD, berani menegaskan bahwa data anggarannya yang benar, sedang yang disajikan Bapelitbangda adalah keliru.

“Ada OPD yang menyampaikan demikian, dan seharusnya itu menjadi tamparan keras untuk TAPD. Sekot mestinya ikut mendengarkan,” ungkapnya.

Calon kuat Ketua DPD PAN Kota Manado ini pun menegaskan agar Sekdakot harus lebih kooperatif selama pembahasan LKPJ, jangan ada pembiaran.

“Sekdakot sudah menghambat pembahasan Pansus LKPJ. Sudah dua pekan Pansus tertahan hanya di sinkronisasi anggaran. Padahal mestinya dalam LKPJ, Pansus harus turun dan memastikan agar setiap program dan kegiatan pemerintah kota bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (hcl)

IKLAN