DPR Desak RI Ikuti Australia Dalam Pengawasan Facebook dan Google

1 min


121
919 shares, 121 points

loading… JAKARTA – DPR mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas seperti yang diambil oleh Australia dalam pengawasan dua aplikasi over the top (OTT) yang banyak digunakan Indonesia yakni, Facebook dan Google. Indonesia harus menunjukkan kedaulatannya terhadap dua OTT tersebut karena kapanpun, Indonesia bisa menutup Facebook dan Google meskipun, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).“Ini kan melindungi pemasukan negara juga di samping warga negara. Kalau Australia begitu maka Indonesia harus. Saya sependapat dengan Australia untuk mengawasi dengan ketat, secara transparan agar negara tidak dirugikan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (28/7/2019).Namun demikian, Satya menyayangkan bahwa Indonesia belum punya landasan hukum berupa UU PDP. Karena, kalau Indonesia sudah punya UU tersebut, maka pengaturannya akan lebih baik lagi. Tetapi, bukan berarti Indonesia harus kalah dengan dua aplikasi OTT itu.“Jangan karena peraturan perundang-undangan belum ada ya sudah kita biarkan, kan tidak. Tidak boleh, toh kita mengetahui mereka beroperasi. Kalau kita mau menutup Facebook dan Google bisa kok, kita mempunyai kedaulatan untuk melakukan itu, tapi kan kita menghargai para penggunanya,” tegasnya.Menurut Politikus Partai Golkar ini, jika ada UU PDP, maka Indonesia bisa mengatur lebih detil lagi seperti masalah komersil yakni, pajak. Kalau PDP sudah ada, Indonesia bisa menjalankan strategi untuk meminta Facebook dan Google melakukan penempatan big datanya di Indonesia. Sehingga, negara bisa mengontrol OTT ini termasuk urusan pajak.“Kalau data localization ada di Indonesia kita bisa mengontrol mereka, di dalamnya itu adalah pengguna Indonesia yang membggunakan platform. Sehingga, pajak dan sebagainya bisa dikontrol,” tutur Satya.Satya mengakui bahwa Indonesia memiliki pengaturan terkait PDP ini dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang merupakan cikal bakal untuk UU PDP, tetapi pengaturan soal PDP ini memang kurang terintegrasi dengan baik.“Karena masalah PDP jg ada di beberapa kementerian juga, ada di Kementerian Kesehatan, ada si Perbankan, ada juga di data Kependudukan , jadi masih scattered (bercecer),” tandasnya (wbs)

situsjodoh.com pastiterjual.com
lowongan kerja nonton film online resep kuliner cookpad nonton film online bursa jual beli barang antik

Like it? Share with your friends!

121
919 shares, 121 points

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
0
Suka
Kaget Kaget
0
Kaget
Muntah Muntah
0
Muntah
Sedih Sedih
0
Sedih
Ketawa Ketawa
0
Ketawa
Cinta Cinta
0
Cinta
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format