Forward WhatsApp Dibatasi, Jangan Lupakan Hukum dan Literasi

Jakarta – WhatsApp baru saja memberlakukan pembatasan pesan forward/forward message untuk menangkal peredaran hoax. Hal itu dinilai baru merupakan satu opsi, dengan penegakan hukum dan literasi digital menjadi dua aspek lain yang sangat penting.Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono dalam menanggapi langkah WhatsApp yang secara global sudah membatasi jumlah pesan terusan buat penggunanya, termasuk di Indonesia.

“Itu hanya salah satu opsi untuk menangkal penyebaran hoax secara masif. Perlu ada aspek penegakan hukum yang ketat dan peningkatan literasi yang efektif,” ujar Kristiono dalam pernyataannya kepada detikINET, Selasa (22/1/2019).Penegakan hukum yang disebut Kristiono itu merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang tujuannya agar pengguna WhatsApp lebih jeli memilah informasi. Hal ini juga erat kaitannya dengan literasi digital. “Penegakan hukum atas pelanggaran UU ITE agar masyarakat tidak sembarang men-forward info/berita yang tidak terklarifikasi dengan benar,” ucap mantan Dirut Telkom ini.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 28 ayat 1 dan 2 tercantum jelas mengenai pelarangan hoax, begini bunyinya:(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Ketentuan hukum bagi yang melanggar pasal di atas, maka bisa terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 1 miliar. (agt/krs)