Google dan Facebook Menangkan Konsesi untuk Berita Berbayar di Australia

Bisnis.com, JAKARTA – Google dan Facebook Inc. memenangkan konsesi utama di Australia ketika pemerintah mengumumkan rincian undang-undang pertama di dunia yang akan memaksa raksasa digital itu membayar setiap artikel berita yang ditampilkan pada platformnya.Undang-undang yang dibawa ke parlemen Australia pada hari ini mengharuskan Google dan Facebook untuk memberi kompensasi kepada perusahaan media atas nilai yang dihasilkan berita mereka untuk platform tersebut.Sementara detailnya akan diperdebatkan oleh anggota parlemen dan dapat diubah, perubahan redaksional dalam undang-undang mengikuti kampanye selama berbulan-bulan oleh Google untuk membuat aturan itu tumpul.Raksasa teknologi itu berpendapat bahwa perusahaan media juga mendapat manfaat dari pembaca tambahan online ketika artikel tersedia di platform Google atau Facebook.
Dalam modifikasi draf sebelumnya, undang-undang tersebut juga mencakup nilai monetisasi yang disediakan platform untuk bisnis berita dengan mengarahkan pembaca ke situs web mereka.Sementara itu, Facebook telah mengambil garis yang lebih keras. Perusahaan media sosial AS itu mengancam akan memblokir warga Australia agar tidak membagikan berita apa pun di situsnya jika undang-undang tersebut disahkan. Perkembangan ini menjadi uji kasus pertama dalam persoalan ini karena pengawas di seluruh dunia berusaha untuk mengendalikan kekuatan periklanan raksasa digital yang sangat besar.Seorang juru bicara Google, yang dimiliki oleh Alphabet Inc., mengatakan masih terlalu dini untuk mengomentari undang-undang tersebut. Memoderasi sikap awalnya, Facebook mengatakan bahwa pihaknya sedang meninjau undang-undang itu.”Kami akan terus terlibat melalui proses parlementer yang akan datang dengan tujuan mencapai kerangka kerja yang bisa diterapkan untuk mendukung ekosistem berita Australia,” kata Will Easton, direktur pelaksana Facebook Australia, dalam sebuah pernyataan, dilansir Bloomberg, Rabu (9/12/2020).Undang-undang tersebut dirancang untuk mendukung industri media lokal, termasuk Rupert Murdoch’s News Corp., yang telah berjuang keras untuk beradaptasi dengan ekonomi digital.”Bisnis media Australia perlu diberi kompensasi yang adil untuk menghasilkan konten asli dan aturan dunia digital harus mencerminkan aturan dunia fisik,” kata Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg.Menurut undang-undang tersebut, panel arbitrase akan memutuskan berapa banyak perusahaan teknologi yang harus membayar perusahaan media jika kedua belah pihak tidak dapat menyetujui pembayaran mereka sendiri.Pemerintah diperkirakan belum akan mengesahkan undang-undang pada minggu ini sebelum masa hiatus parlemen sampai Februari mendatang.

Konten Premium
Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
Masuk / Daftar

Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.