India Minta Twitter dan Facebook Hapus Postingan Kritik COVID-19

Jakarta – Twitter dan Facebook telah menghapus sekitar 100 postingan di India, beberapa di antaranya merupakan postingan yang mengkritik pemerintahan terkait penanganan virus COVID-19 di New Delhi.Langkah ini untuk mematuhi perintah darurat dari pemerintah India yang saat ini tengah berjuang menghadapi lonjakan global akan kasus COVID-19 yang sebelumnya belum pernah terjadi.New Delhi membuat perintah darurat ke Twitter dan Facebook untuk menyensor lebih dari 100 postingan di negara tersebut. Twitter mengungkapkan perintah dari pemerintah tersebut ada pada database Lumen sebuah proyek Universitas Harvard. Jaringan mikroblogging dan Facebook memenuhi permintaan tersebut dan menahan posting tersebut dari pengguna di India.

Pemerintah India mengkonfirmasi pada Minggu (25/4) bahwa mereka memerintahkan Facebook, Instagram dan Twitter untuk menghapus postingan yang dianggap berpotensi memicu kepanikan di antara masyarakat, menyebarkan berita yang menyesatkan serta menghalangi upaya untuk menahan pandemi.India negara terbesar kedua ini sebelumnya juga telah memerintahkan Twitter untuk memblokir beberapa tweet. Akun yang mengkritik kebijakan pemerintah juga diblok dan pemerintah India mengancam penjara bagi PNS yang tidak patuh.Kasus baru COVID-19 di India ini dilaporkan telah mencapai rekor dengan lebih dari 330 ribu kasus COVID baru per-harinya, angka ini menjadi terburuk dibandingkan negara lain. Berbagai laporan berita, dokter, dan akademisi mengatakan bahwa angka kematian akibat COVID-19 ini, sangat mengkhawatirkan.”Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat,” jawab Juru Bicara Twitter seperti dilansir detiKIINET dari TechCrunch, Senin (26/5/2021).Twitter menjelaskan jika konten melanggar peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, dapat ditahan akses ke konten hanya di India.”Dalam semua kasus, kami memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa kami telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut,” lanjutnya.”Kami memberi tahu pengguna dengan mengirimkan pesan ke alamat email yang terkait dengan akun tersebut, jika tersedia. Baca lebih lanjut tentang FAQ permintaan hukum kami. Permintaan hukum yang kami terima dirinci dalam Laporan Transparansi Twitter dua kali lipat, dan permintaan untuk menahan konten dipublikasikan di Lumen,” jelasnya.India telah menjadi salah satu pasar utama bagi beberapa raksasa teknologi global. Mereka ingin mempercepat pertumbuhan basis pengguna dan melakukan investasi dalam jangka panjang.

Simak Video “Facebook hingga Twitter Terancam Denda oleh Inggris”[Gambas:Video 20detik]

(jsn/fay)