Jerman & Prancis Bakal Larang Google Cs Caplok Startup Kecil

Jakarta, CNBC Indonesia – Jerman, Prancis, dan Belanda menginginkan Uni Eropa (UE) menghentikan agar startup tidak diambil alih oleh perusahaan teknologi skala besar. Hal ini diutarakan dalam pertemuan para menteri Uni Eropa di Brussel.
Menteri dari tiga negara mengatakan saat ini proposal soal UU kurang berambisi dan meminta negosiator untuk memperkuat hukum. Mereka juga menjabarkan ambisi untuk dua undang-undang penting. UU ini secara fundamental dapat mengubah cara perusahaan seperti Facebook, Google atau Amazon melakukan bisnis.

“Untuk mencegah penjaga gerbang terus memperoleh startup inovatif dan dengan demikian menghilangkan pesaing di masa depan, sangat penting bahwa semua merger dan akuisisi dinilai oleh regulator UE,” kata sebuah pernyataan pada Rabu (26/5/2021), dikutip dari AFP.

Namun regulator UE percaya pembelian Instagram atau WhatsApp oleh Facebook, atau pembelian Fitbit oleh Google, adalah contoh potensial dari perusahaan besar yang membeli startup berpotensi tinggi sebelum berkembang menjadi saingan.
Para menteri UE sedang membahas Undang-Undang Pasar Digital, yakni UU yang sedang dibuat di Parlemen Eropa dan di antara 27 negara anggota yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diberlakukan.
UU ini akan membuat daftar aturan khusus untuk segelintir perusahaan teknologi besar tentang bagaimana mereka dapat beroperasi, termasuk kewajiban yang lebih ketat untuk memberi tahu regulator tentang pembelian dan merger mereka.
Para menteri juga membahas Digital Services Act yang dapat memaksa Big Tech untuk memberikan transparansi lebih lanjut tentang algoritma dan pengawasan konten ilegal yang lebih baik.
Prancis menginginkan aturan untuk meninjau kembali prinsip negara asal UE yang telah lama dipegang, di mana penegakan aturan untuk seluruh Eropa ditangani oleh otoritas nasional, tempat perusahaan besar berbasis.
Prinsip ini merupakan inti dari aturan GDPR UE tentang data pribadi, tetapi telah menghadapi kritik keras atas cara Irlandia menangani pengawasan Facebook, Google, dan perusahaan teknologi lainnya.
“Prancis mendukung prinsip negara asal, tetapi kami merasa bahwa jika kami ingin menghindari ketidaksempurnaan tertentu dalam peraturan lain, ada beberapa tambahan yang harus dibuat yang sedikit menyeimbangkannya,” kata menteri ekonomi digital Prancis, Cedric O.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)