Kemenkeu Akui Sulit Tagih Pajak Google Dkk

1 min


98
689 shares, 98 points

Jakarta, Gatra.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan, Pemerintah Indonesia mewajibkan platform perusahaan digital yang berbasis di luar negeri seperti Google dan Facebook harus memiliki badan hukum di Indonesia. Ketentuan ini agar pemerintah bisa memungut pajak perusahaan dari sektor digital.

Pemerintah mewajibkan itu melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap (BUT). Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahazil Nazara, BUT fungsinya untuk memungut pajak penghasilan.

“Jadi perusahaan luar negeri yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Dia tidak buka PT atau cabang di sini, tapi dinyatakan sebagai BUT. Sebagai BUT maka dia menjadi wajib lapor keuangannya,” kata Suahazil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Di sisi lain, lanjut Suahazil, masalah perpajakan digital menjadi permasalahan seluruh negara. Apalagi, aturan BUT dianggap oleh sebagian kalangan tidak adil.

situsjodoh.com pastiterjual.com
lowongan kerja nonton film online resep kuliner cookpad nonton film online bursa jual beli barang antik

“Karena perusahaan saya tenaga kerjanya di luar negeri, capital-nya beli mesin segala macem luar negeri, kantornya sewa di luar negeri, tapi tiba-tiba di BUT di Indonesia. Jadi fairness pemajakan ini menjadi dimensi sangat penting. Ini yang terus dibicarakan sambil kita menunggu kajian OECD,” katanya.

Oleh karena itu, Suahazil menilai wajar apabila dalam beberapa tahun terakhir forum pertemuan G20 disibukan dengan permasalahan tata cara pemungutan pajak digital.

“Inikan masalah ini tidak sehari dua hari langsung solve. Tapi kan minimal kita punya think thank-nya (OEDC). Karena ekonomi digital ini dia adalah makin pesat. Yang tidak kepikiran sama kita mungkin makin beragam di masa depan. Seperti hal kita sekarang tidak kepikiran sekarang menggunakan aplikasi atau konten. Ini memang semua negara dunia sedang berpikir bagaimana mengatur perpajakan yang fair,” ungkapnya.

Dengan demikian, Suahazil mengatakan, pajak digital yang sifatnya lintas negara harus disikapi dengan hati-hati. Apalagi, dampaknya akan terkait dengan iklim investasinya, diplomatik, investasi antarnegara.

“Jadi ini bukan hanya masalah Indonesia sendiri. Ini masalah pajak internasional,” ujarnya.

Reporter: Muchammad Egi Fadliansyah
Editor: Iwan Sutiawan


Like it? Share with your friends!

98
689 shares, 98 points

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
0
Suka
Kaget Kaget
0
Kaget
Muntah Muntah
0
Muntah
Sedih Sedih
0
Sedih
Ketawa Ketawa
0
Ketawa
Cinta Cinta
0
Cinta
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format