Kritik Militer Myanmar di Facebook, Pembuat Film Dihukum 1 Tahun Kerja Paksa | iNews Portal

YANGON, iNews.id – Pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan kerja paksa terhadap seorang pembuat film terkemuka, Kamis (29/8/2019). Pria itu dihukum karena mengkritik militer Myanmar dalam postingan di Facebook.Min Htin Ko Ko Gyi ditangkap pada April dan dituduh melanggar hukum, yang melarang adanya pernyataan yang bisa menyebabkan seorang prajurit memberontak atau gagal dalam pelaksanaan tugas.Postingannya di Facebook mengkritik peran militer dalam politik dan konstitusi negara 2008 yang disusun oleh mantan junta yang berkuasa; yang berusaha diubah oleh pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.Berbicara di luar pengadilan, Min Htin Ko Ko Gyi mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya sudah siap dengan vonis pengadilan.”Tolong, jangan khawatir tentang saya, saya akan kembali,” katanya, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (29/8/2019).”Saya juga ingin mendorong semua orang untuk berbaris bersama-sama dengan penuh semangat untuk mengubah konstitusi dengan para pemimpin kita”.Pengacara Min Htin Ko Ko Gyi, Robert San Aung, mengatakan kepada Reuters bahwa dia akan mengajukan banding atas putusan itu.”Tulisannya tidak sesuai dengan karakteristik bagian yang dituduhkan kepadanya,” kata San Aung.”Tulisan itu tidak menyebabkan pemberontakan atau rasa tidak hormat di dalam militer.”San Aung mengatakan, Min Htin Ko Ko Gyi baru-baru ini menjalani operasi untuk kanker hati. Dia juga mengaku mengkhawatirkan kesehatan kliennya di penjara.Menurut Asosiasi Hak Asasi Manusia untuk kelompok HAM Tahanan Politik, 161 orang berada di penjara atau diadili di Myanmar atas apa yang disebut kelompok itu sebagai tuduhan bermotivasi politik.Maung Saungkha, seorang aktivis dengan organisasi hak asasi manusia Athan, mengatakan hukuman itu menjadi pukulan keras terhadap kebebasan berbicara di Myanmar.Human Rights Watch juga mengutuk putusan tersebut.”Min Htin Ko Ko Gyi seharusnya tidak pernah ditangkap, apalagi dituntut dan dipenjara, karena menyiarkan pandangan kritis tentang militer Myanmar yang menyalahgunakan hak,” kata Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson.Dia mendesak pemerintah sipil untuk menggunakan mayoritas suara di parlemen untuk mencabut undang-undang yang melanggar hak kebebasan berekspresi. Editor : Nathania Riris Michico