Negara Menentang Kebijakan Privasi Baru WhatsApp

VIVA – Beberapa hari setelah syarat dan ketentuan baru WhatsApp berlaku, regulator dua negara langsung bereaksi. Jerman mengeluarkan perintah untuk mencegah Facebook memproses data pribadi pengguna WhatsApp selama tiga bulan ke depan. Sedangkan India mendesak Facebook untuk sepenuhnya mencabut persyaratan kebijakan baru tersebut.Awal tahun ini Facebook mengatakan mereka akan mengumpulkan data pribadi pengguna WhatsApp ketika mereka memilih untuk melakukan transaksi jual-beli online atau e-commerce melalui platformnya. Tetapi, jika fitur e-commerce bersifat opsional untuk WhatsApp maka kebijakan privasi baru tidak akan berlaku.Pengguna hanya dapat menunda untuk menerima pembaruan. Facebook mengatakan bahwa mereka tidak akan menghapus akun WhatsApp yang tidak menyetujui persyaratan baru tersebut, tetapi fungsi WhatsApp akan lumpuh secara signifikan dan dapat menyebabkan penghentian akun di masa mendatang.Pemerintah India telah mengarahkan WhatsApp untuk menghapus pembaruan yang direncanakan melalui surat peringatan, seperti dilansir dari laman BGR, Jumat, 21 Mei 2021.”Dalam memenuhi tanggung jawab kedaulatannya untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara India, pemerintah India akan mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia untuknya berdasarkan undang-undang di India,” bunyi surat peringatan dari Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India.India adalah pasar WhatsApp terbesar dengan lebih dari 450 juta pengguna. Pemerintah juga telah memberi waktu tujuh hari kepada Facebook untuk memberikan tanggapan yang diharapkan memuaskan.Ini bukan pertama kalinya pemerintah India mengambil tindakan terhadap perubahan privasi WhatsApp. Negeri Bollywood itu sedang mengejar kasus hukum di Pengadilan Tinggi New Delhi dan melakukan penyelidikan antitrust. Sebelumnya, pemerintah menyatakan prihatin atas pembaruan yang direncanakan.Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India telah bertanya kepada Facebook mengapa perlu memberlakukan perubahan baru di negaranya, ketika pengguna Uni Eropa dikecualikan.”Bukan hanya bermasalah, tetapi juga tidak bertanggung jawab memanfaatkan posisi ini untuk memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak adil pada pengguna India, terutama mereka yang mendiskriminasi pengguna India dengan pengguna di Uni Eropa,” tegas Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India.