Sri Mulyani sebut pemungutan PPh terhadap Google hingga Netflix segera terealisasi

1 min


138
1.1k shares, 138 points
situsjodoh.com pastiterjual.com
lowongan kerja resep kuliner cookpad nonton film online bursa jual beli barang antik

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsensus global terkait pajak digital telah memancarkan sinyal positif. Jika disepakati, pemerintah bisa mulai menarik pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital asing seperti Google dan Netflix.  Sri Mulyani mengatakan, pada pertuan negara-negara G20 pekan lalu, seluruh anggota menyetujui adanya prinsip pemajakan penghasilan perusahaan digital. Namun, pembahasan tersebut masih belum final, sebab masih akan dibahas pada pertemuan G20 selanjutnya dan pertemuan negara-negara anggota Organisation for Economics Co-operation and Development (OECD).  “Untuk PPh, kemarin G20 sudah ada agreement secara secara prinsipil. Namun, itu masih akan dituangkan dalam agreement yang sifatnya detail sampai bulan Oktober,” katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7).  Meski masih menunggu konsensus global, pemerintah sudah ancang-ancang menyiapkan strategi lain agar tetap bisa memungut PPh perusahaan digital asing. Rencana tersebut tertuang dalam kebijakan di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI.  Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Pajak Digital Jadi Bidikan Kendati begitu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Indonesia bersama negara-negara lain utamanya tetap menantikan tercapainya konsensus mengenai pengenaan PPh pada perusahaan digital.   “Kami enggak mungkin memungut pajak tanpa undang-undang karena itu sudah sangat jelas dalam undang-undang dasar,” ujarnya.  Sebelumnya, Sabtu (11/7) lalu menteri keuangan negara-negara anggota G20 telah melakukan pertemuan dengan fokus utama yakni menghentikan upaya perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke tax haven, termasuk pajak digital.  Lebih dari 130 negara dan yurisdiksi juga menyatakan dukungan terhadap kerangka kerja konseptual untuk rencana pajak baru. Cetak biru tersebut mencakup pengenaan pajak minimum global sebesar 15% serta mendorong penyelesaian perdebatan tentang pajak layanan digital yang kini telah diadopsi banyak negara di dunia, termasuk Inggris, Prancis, dan Italia.   Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah mulai menunjuk perusahaan digital sebanyak 75 perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan digital.   DONASI, Dapat Voucer Gratis! Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat. Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store. Reporter: Yusuf Imam Santoso Editor: Noverius Laoli


Like it? Share with your friends!

138
1.1k shares, 138 points

What's Your Reaction?

Marah Marah
0
Marah
Suka Suka
0
Suka
Kaget Kaget
0
Kaget
Muntah Muntah
0
Muntah
Sedih Sedih
0
Sedih
Ketawa Ketawa
0
Ketawa
Cinta Cinta
0
Cinta
Ngakak Ngakak
0
Ngakak
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format