kemenkominfo

Kemenkominfo Ungkap Pelanggaran UU ITE Banyak Terjadi di Facebook

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan kasus-kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2008 hingga 2020. Kemenkominfo menyebut Facebook sering digunakan masyarakat untuk melanggar UU ITE.Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto awalnya menyebut UU ITE dianggap bermasalah. Henri kemudian memaparkan kasus terkait UU ITE pada 2008-2016 sebelum UU ITE direvisi.”UU ITE di Indonesia dianggap bermasalah. Ini adalah kasus-kasus yang terkiat dengan UU ITE yang dikumpulkan oleh teman-teman siftnet kemudian kami kompilasi. Jadi sebenarnya tahun 2008 hingga tahun 2016 itu yang paling banyak konflik menggunakan UU ITE ya antara masyarakat dengan masyarakat. Ini yang paling tinggi,” kata ... Read more

Cek Fakta: Kemenkominfo Dikabarkan Buka Program BLT Rp4 Juta Lewat WhatsApp, Ini Faktanya

PR BEKASI – Beredar tangkapan layar di media sosial berupa pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan adanya pendaftaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) Rp4 juta dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).  Pesan yang beredar tersebut menyebutkan syarat-syarat mendapatkan BLT Kemenkominfo, yakni foto KTP, KK, dan buku tabungan. Unggahan tersebut beredar di media sosial Facebook yang dibagikan oleh pemilik akun bernama Eka Bastiah. Kemudian unggahan itu pun telah mendapatkan komentar sebanyak 25 kali serta disukai oleh 14 pengguna.  Baca Juga: Eks Bintang Video Dewasa Miyabi Heran Nama dan Fotonya Ada di Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Akui ... Read more

Setengah Juta Tenaga Kesehatan Akses Chatbot Whatsapp Vaksin

Layanan bagi tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi dilakukan melalui chatbot. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, lebih dari setengah juta tenaga kesehatan memanfaatkan kanal chatbot whatsapp vaksinasi Covid-19. Chatbot itu disiapkan Kemenkominfo bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Johnny mengatakan, layanan chatbot itu disiapkan sebagai sarana berbagi info, validasi, dan pendataan vaksinasi tenaga kesehatan. Sejauh ini, layanan itu belum menemui kendala. “Layanan chatbot berjalan lancar sampai saat ini, lebih dari setengah juta tenaga nakes memanfaatkan channel ini untuk bertanya, memvalidasi data dan melakukan pendaftaran,” kata Johnny saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (20/1). Johnny mengatakan, ... Read more

Aturan Pajak Bakal Wajibkan Facebook dkk Daftar ke Pemerintah

Jakarta, StikerWA Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tak hanya mengatur soal denda, namun tata cara pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Facebook dkk ke pemerintah pun akan dicantumkan.”Di situ [PNPB] ada tentang tata kelola konten, tata kelola pendaftaran PSE. Tata kelolanya bagaimana cara mendaftarkan, apa saja syaratnya, PSE harus menyiapkan apa saja,” kata Ditjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangarepan di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (3/2).Menyoal pendaftaran PSE, sebelumnya Kemenkominfo sempat menyebut akan memberikan tenggat satu tahun. Tenggat waktu dimulai dari disahkannya Peraturan Pemerintah soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ... Read more

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Jakarta, StikerWA Indonesia — Manajer Kampanye Kebijakan untuk Facebook Indonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data.”Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati saat ini pemerintah terus memikirkan tentang regulasi tersebut dan kita hormati prosesnya yang sedang berlangsung,” kata Ryno kepada awak media di Facebook Cafe kawasan Melawai Terpadu, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).Lebih lanjut kata pria yang kerap disapa Ryno, selagi pemerintah mematangkan aturan itu, Facebook bakal terus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi di media sosial. Untuk mendorong hal tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan Facebook ... Read more

Kominfo Minta Google Hapus Tiga Video Kimi Hime di YouTube

Jakarta, StikerWA Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah meminta Google untuk melakukan pemblokiran terhadap tiga video Kimi Hime. Kominfo juga meminta Google melakukan pembatasan umur terhadap enam konten video  YouTuber gim tersebut.Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan pihaknya menemukan tiga konten yang melanggar aturan konten asusila berdasarkan UU ITE.Pria yang kerap disapa Nando ini mengatakan Kemenkominfo telah meminta Google untuk melakukan suspend tiga video Kimi Hime. Ia mengatakan ketiga konten tersebut telah di-suspend. “Kemudian kami memutuskan tiga konten YouTube sudah kami suspend. Kami hubungi Google sebagai perusahaan dan YouTube sudah lakukan suspend kepada tiga konten Kimi Hime atas permintaan Kemenkominfo,” ujar Nando dalam jumpa pers, ... Read more

Ribuan Akun Whatsapp Diblokir, Pemerintah Diminta Transparan

Pemerintah harus menjelaskan mekanisme dalam menentukan akun yang ditutup. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan telah memblokir sekitar 60 ribu akun Whatsapp pascaaksi 22 Mei 2019. Menanggapi hal ini, Pengamat Telematika dari ICT Institute Heru Sutadi menegaskan pemerintah harus transparan soal akun-akun yang ditutup tersebut.”Pemerintah harus menjelaskan bagaimana mekanisme untuk menentukan akun yang ditutup, dan akun mana saja atau siapa saja yang ditutup,” kata Heru pada Republika, Kamis (6/6). Ia mengatakan, akun yang ditutup tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, Heru menuturkan mengintip pembicaraan tidak bisa dengan mudah diperbolehkan secara hukum yang berlaku. Analisis yang dilakukan oleh Heru, ... Read more

Kominfo Batasi Layanan WhatsApp Cs, Komnas HAM: Apa Dasarnya? Lebay

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan pemerintah membatasi akses media sosial, terutama pada layanan perpesanan seperti WhatsApp untuk pengiriman foto dan video. Komnas HAM menyatakan langkah tersebut berlebihan. Komnas HAM mempertanyakan dasar pembatasan tersebut.”Kita menganggap, apa dasarnya gitu? Menurut kita agak lebay lah itu,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di RSCM, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).Menurut Taufan, pembatasan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Taufan mengatakan hak tersebut bisa saja dibatasi, namun harus dengan prosedur dan alasan yang kuat. “Mendapatkan informasi itu kan hak asasi. Memang bisa dilimitasi, tapi harus dengan alasan tertentu, prosedur ... Read more

Harus Sedikit ‘Ribut’ Minta Facebook Blokir Hoaks

Jakarta, StikerWA Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan Facebook menjadi jejaring media sosial yang paling tidak menuruti permintaan pemerintah untuk memblokir konten negatif atau hoaks.Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty yang mengatakan bahwa Facebook itu akan menuruti permintaan pemblokiran konten negatif dan hoaks.”Kami sudah ketemu Facebook.  Dan di situ dia katakan bahwa dia itu sebenarnya  mengikuti pemerintah. Suruh tutup dia tutup. Jadi kerja sama dengan FB ini, tergantung dari kiat.  Kalau kita suruh blokir, dia blokir,” kata Ervita saat Rapat Kerja antara Kemenkominfo dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ... Read more

Kok ‘Chatbot Anti Hoaks’ Belum ada di WhatsApp dan Line?

Jakarta – WhatsApp dan Line adalah dua layanan pesan instan populer di Indonesia. Tapi kenapa keduanya belum bisa menggunakan “Chatbot Anti Hoaks”, yang baru saja diluncurkan demi menangkal isu-isu hoax di masyarakat?Diketahui, “Chatbot Anti Hoaks” yang diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada hari ini, Jumat (12/4/2019), baru tersedia di Telegram. Sebagai informasi, layanan itu merupakan hasil rancangan Prosa, startup pengembang natural language processing.Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pun menjelaskan alasan kenapa kedua “Chatbot Anti Hoaks” belum ada di WhatsApp dan Line. “Karena mereka punya mekanismenya. Itu akan kita bicarakan dengan WhatsApp dan ... Read more